JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum ingin tetap
menunjukkan bahwa dirinyalah pemegang tampuk pimpinan tertinggi di
jajaran dewan pimpinan pusat. Kemarin (31/1), di tengah berbagai wacana
menggoyang kepemimpinannya belakangan ini, Anas mengumpulkan dan
memimpin langsung rapat pengurus harian.
Rapat tertutup yang berlangsung di kantor DPP, Jl. Kramat Raya,
Jakarta, itu dihadiri mayoritas pengurus harian. Menurut Ketua Divisi
Komunikasi Publik Andi Nurpati, pengurus harian yang diundang mencapai
sekitar 66 orang. Terdiri dari 18 pengurus harian terbatas, 46 ketua
departemen, dan 12 ketua divisi dan komisi.
Meski demikian,
dari hasil pantauan, tidak semua pengurus teras tampak. Diantara yang
tidak terlihat hadir adalah Wakil Ketua Umum Max Sopacua dan Wasekjen
Angelina Sondakh. "Tapi yang hadir jauh lebih banyak, sekitar 90 persen,
Anda bisa lihat sendiri kan," ujar Andi Nurpati, usai rapat.
Saat
rapat yang mendapat perhatian luas media itu, Anas memilih menunjuk
sejumlah juru bicara. Dia sendiri bungkam, terutama saat disinggung isu
yang berkembang di internal Demokrat, belakangan ini. Hanya beberapa
celetukan sempat dia sampaikan. "Wah, seandainya setiap rapat bisa ramai
seperti ini," kata Anas, saat para juru gambar mengabadikan dirinya,
sesaat sebelum rapat dimulai.
Namun, dari informasi dari salah
seorang pengurus yang mengikuti rapat tertutup selama sekitar 2,5 jam,
Anas juga sempat menyinggung mengenai situasi Demokrat terkini.
Di
antaranya, mantan ketua umum PB HMI itu sempat meminta agar seluruh
kader Demokrat tidak berpolitik ke dalam. Kader seharusnya berpolitik ke
luar. Sebab, Anas mengingatkan, bahwa gerakan adu domba sedang
dilancarkan di antara kader Demokrat, belakangan ini.
Menurut
dia, politik adu domba akan terus dilancarkan dalam rangka kompetisi
menuju 2014 nanti. Tak lupa, dia lantas menggunakan Ketua Dewan Pembina
Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai penguat permintaannya
tersebut. "Adu domba itu dalam bentuk sederhana, berupa pancingan
pernyataan antar kader yang digiring ke titik asimetris tertentu. Ini
sangat mengganggu. Seperti kata Pak SBY, jangan berpolitik ke dalam,"
kata salah sumber dari internal pengurus, menirukan permintaan Anas.
Pada
kesempatan tersebut, Anas juga disebutkan telah memerintahkan kepada
pengurus Demokrat untuk mulai mencicil "perang udara". Yang dimaksud,
adalah mengkampanyekan citra positif capaian pemerintah. Dia menyebut,
di antaranya, sangat perlunya meng-counter label negara autopilot yang
disematkan sejumlah pihak pada pemerintah.
Usai rapat Wasekjen
DPP Partai Demokrat Saan Mustofa dan Ramadhan Pohan didampingi Andi
Nurpati yang ditunjuk untuk menyampaikan hasil-hasil yang dicapai. Anas
yang didampingi Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono beserta pengurus lainnya
memilih untuk tetap bungkam.
Saan menyatakan, rapat tidak
menjadikan rapat dewan pembina, di Kemayoran, 23 Januari 2012, sebagai
salah satu materi rapat. Pertemuan dewan Pembina yang terungkap juga
membahas posisi Anas sebagai ketua umum, diserahkan sepenuhnya kepada
dewan Pembina. "Yang terkait dengan soal-soal Wanbin (dewan pembina,
red) dan rapat 23 dan 24 itu kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua
Wanbin (SBY, red)," ujar Saan.
Yang pasti, lanjut politisi yang
dikenal dekat dengan Anas itu, SBY sebagai ketua dewan Pembina tetap
intens berkomunikasi dengan jajaran DPP. "Lewat ketum (Anas, red) dan
sekjen (Ibas, red). Rapat saat ini pun, kami juga bagian dari
menjalankan apa yang menjadi arahan ketua Wanbin," imbuh Saan.
Sementara
itu, munculnya empat nama yang disebut-sebut bakal menggantikan Anas
Urbaningrum, sepertinya, tidak disepakati secara bulat jajaran petinggi
Demokrat. Termasuk oleh Dewan Kehormatan (DK) Partai Demokrat yang
mempunyai wewenang memberikan sanksi terhadap kader yang melakukan
pelanggaran. "Saya tidak percaya," tegas anggota DK EE Mangindaan yang
juga menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di
Istana Merdeka, kemarin.
Dia juga menyangkal ada upaya
pelengseran Anasi dari kursi ketum. "Tidak ada. Anas bekerja dengan baik
saja. Kami menunggu proses hukumnya," katanya.
Mangindaan
mengatakan, kondisi internal Demokrat tetap solid. Semua kader tengah
memikirkan agenda partai. Termasuk, pertemuan di kediaman pribadi
Presiden SBY yang juga ketua dewan pembina Demokrat, pekan lalu. "Kami
membicarakan konsolidasi partai. Gonjang-ganjing Nazaruddin dibicarakan
cuma umum saja," jelasnya.
DK, lanjut dia, tidak terpengaruh
dengan informasi yang beredar mengenai penggantian Anas. "Itu tidak
resmi. Pendapat orang boleh, silakan," kata Mangindaan.
Ketua
Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Andi Nurpati juga
menyampaikan pandangan senada. Menurut dia, kalaupun saat ini muncul
sejumlah nama yang digadang-gandang layak memimpin Demokrat adalah
sesuatu yang biasa dalam dinamika berpartai. "Yang pasti, itu muncul
dari orang perorang, bukan kelembagaan, jadi sah-sah saja," ujar Andi
Nurpati, di kantor DPP Demokrat, Jl Kramat Raya, Jakarta, kemarin.
Tapi,
lanjut dia, kalau sudah bicara proses pergantian atau lainnya, maka
semua pihak tidak bisa seenaknya. "Semua harus menghormati hukum dan
aturan partai," tegas politisi perempuan mantan anggota KPU tersebut.
Terpisah,
juru bicara KPK Johan Budi menegaskan bahwa pihaknya akan terus
mendalami kasus suap wisma atlet yang telah menyeret Muhammad Nazaruddin
sebagai tersangka dan menyebut nama-nama lain kader PD. Namun dia
menjamin bahwa pengembangan kasus ini sama sekali tidak berhubungan
dengan suhu politik di salah satu satu partai.
Johan tidak
menampik bahwa pihaknya kini terus mendalami keterlibatan salah satu
kader Partai Demokrat Angelina Sondakh yang beberapa kali di dalam
persidangan disebut-sebut telah menerima uang dari perusahaan Nazaruddin
untuk mengamankan anggaran proyek di Kemenpora. "Semua keterangan di
persidangan akan menjadi pintu masuk bagi kami untuk mendalaminya," kata
Johan.
Saat disinggung tentang keterlibatan Anas seperti yang
berkali-kali diserukan pihak Nazaruddin, Johan pun juga menjawab dengan
nada normatif. Kata dia, KPK tidak akan segan-segan menjerat siapapun
apabila benar-benar terbukti bersalah. "Meskipun yang bersangkutan kader
atau ketua partai, tapi kalau memang ada dua alat bukti yang
menunjukkan dia bersalah, maka KPK akan menindak tegas," ujarnya.
Seperti
yang diketahui, mantan Wakil Derektur Keuangan Permai Grup Yulianis dan
staf keuangan Permai Grup Oktarina Furi saat dihadirkan dalam
persidangan Nazaruddin mengakui bahwa Anas pernah bekerja di perusahaan
Angerah Nusantara.
Tak hanya itu keduanya juga mengaku bahwa
perusahaan milik Nazaruddin itu juga menyuplai Rp 30 miliar dan USD 5
juta untuk biaya kongres pemilihan Ketum PD di Bandung 2010 silam.
Diduga uang tersebut untuk pemenangan Anas.
Nah, tentang
perkembangan persidangan yang mengungkap bahwa Nazaruddin telah
mengamankan harta-hartanya di Singapura, Johan mengatakan, KPK akan
segera menggandeng Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan
(PPATK) untuk memburu harta Nazaruddin.
Menurutnya, memburu harta
korupstor di luar negeri memang tidak semudah memburu di dalam negeri.
Namun KPK tidak akan menyerah begitu saja. Karenanya, lembaga yang
bermarkas di jalan Rasuna Said itu akan bekerja sama dengan PPATK .
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih Telah Mau Berkunjung Datang di Blog Berita Bagi Kita Semua, Siapapun Anda Boleh Menulis, Berkomentar, Mengirimkan Berita, Membuat Artikel ataupun Menceritakan tentang Hobby Masing-Masing, Kami Tidak bertanggung Jawab Dengan Akibat Yang ditimbulkan Konten Berita dan Artikel di Blog Ini, Pikir itu Pelita Hati,Jadi PIKIRKANLAH!!!, Komentar Yang Meniggalkan Links PORNO Akan Dihapus!!!