Kumpulkan Pengurus, Anas Ingin Tunjukkan DPP Solid

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum ingin tetap menunjukkan bahwa dirinyalah pemegang tampuk pimpinan tertinggi di jajaran dewan pimpinan pusat. Kemarin (31/1), di tengah berbagai wacana menggoyang kepemimpinannya belakangan ini, Anas mengumpulkan dan memimpin langsung rapat pengurus harian.
Rapat tertutup yang berlangsung di kantor DPP, Jl. Kramat Raya, Jakarta, itu dihadiri mayoritas pengurus harian. Menurut Ketua Divisi Komunikasi Publik Andi Nurpati, pengurus harian yang diundang mencapai sekitar 66 orang. Terdiri dari 18 pengurus harian terbatas, 46 ketua departemen, dan 12 ketua divisi dan komisi. 

Meski demikian, dari hasil pantauan, tidak semua pengurus teras tampak. Diantara yang tidak terlihat hadir adalah Wakil Ketua Umum Max Sopacua dan Wasekjen Angelina Sondakh. "Tapi yang hadir jauh lebih banyak, sekitar 90 persen, Anda bisa lihat sendiri kan," ujar Andi Nurpati, usai rapat.
Saat rapat yang mendapat perhatian luas media itu, Anas memilih menunjuk sejumlah juru bicara. Dia sendiri bungkam, terutama saat disinggung isu yang berkembang di internal Demokrat, belakangan ini. Hanya beberapa celetukan sempat dia sampaikan. "Wah, seandainya setiap rapat bisa ramai seperti ini," kata Anas, saat para juru gambar mengabadikan dirinya, sesaat sebelum rapat dimulai.
Namun, dari informasi dari salah seorang pengurus yang mengikuti rapat tertutup selama sekitar 2,5 jam, Anas juga sempat menyinggung mengenai situasi Demokrat terkini.
Di antaranya, mantan ketua umum PB HMI itu sempat meminta agar seluruh kader Demokrat tidak berpolitik ke dalam. Kader seharusnya berpolitik ke luar. Sebab, Anas mengingatkan, bahwa gerakan adu domba sedang dilancarkan di antara kader Demokrat, belakangan ini.
Menurut dia, politik adu domba akan terus dilancarkan dalam rangka kompetisi menuju 2014 nanti. Tak lupa, dia lantas menggunakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai penguat permintaannya tersebut. "Adu domba itu dalam bentuk sederhana, berupa pancingan pernyataan antar kader yang digiring ke titik asimetris tertentu. Ini sangat mengganggu. Seperti kata Pak SBY, jangan berpolitik ke dalam," kata salah sumber dari internal pengurus, menirukan permintaan Anas.
Pada kesempatan tersebut, Anas juga disebutkan telah memerintahkan kepada pengurus Demokrat untuk mulai mencicil "perang udara". Yang dimaksud, adalah mengkampanyekan citra positif capaian pemerintah. Dia menyebut, di antaranya, sangat perlunya meng-counter label negara autopilot yang disematkan sejumlah pihak pada pemerintah.
Usai rapat Wasekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustofa dan Ramadhan Pohan didampingi Andi Nurpati yang ditunjuk untuk menyampaikan hasil-hasil yang dicapai. Anas yang didampingi Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono beserta pengurus lainnya memilih untuk tetap bungkam.
Saan menyatakan, rapat tidak menjadikan rapat dewan pembina, di Kemayoran, 23 Januari 2012, sebagai salah satu materi rapat. Pertemuan dewan Pembina yang terungkap juga membahas posisi Anas sebagai ketua umum, diserahkan sepenuhnya kepada dewan Pembina. "Yang terkait dengan soal-soal Wanbin (dewan pembina, red) dan rapat 23 dan 24 itu kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua Wanbin (SBY, red)," ujar Saan.
Yang pasti, lanjut politisi yang dikenal dekat dengan Anas itu, SBY sebagai ketua dewan Pembina tetap intens berkomunikasi dengan jajaran DPP. "Lewat ketum (Anas, red) dan sekjen (Ibas, red). Rapat saat ini pun, kami juga bagian dari menjalankan apa yang menjadi arahan ketua Wanbin," imbuh Saan.
Sementara itu, munculnya empat nama yang disebut-sebut bakal menggantikan Anas Urbaningrum, sepertinya, tidak disepakati secara bulat jajaran petinggi Demokrat. Termasuk oleh Dewan Kehormatan (DK) Partai Demokrat yang mempunyai wewenang memberikan sanksi terhadap kader yang melakukan pelanggaran. "Saya tidak percaya," tegas anggota DK EE Mangindaan yang juga menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Istana Merdeka, kemarin.
Dia juga menyangkal ada upaya pelengseran Anasi dari kursi ketum. "Tidak ada. Anas bekerja dengan baik saja. Kami menunggu proses hukumnya," katanya.
Mangindaan mengatakan, kondisi internal Demokrat tetap solid. Semua kader tengah memikirkan agenda partai. Termasuk, pertemuan di kediaman pribadi Presiden SBY yang juga ketua dewan pembina Demokrat, pekan lalu. "Kami membicarakan konsolidasi partai. Gonjang-ganjing Nazaruddin dibicarakan cuma umum saja," jelasnya.
DK, lanjut dia, tidak terpengaruh dengan informasi yang beredar mengenai penggantian Anas. "Itu tidak resmi. Pendapat orang boleh, silakan," kata Mangindaan.
Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Andi Nurpati juga menyampaikan pandangan senada. Menurut dia, kalaupun saat ini muncul sejumlah nama yang digadang-gandang layak memimpin Demokrat adalah sesuatu yang biasa dalam dinamika berpartai. "Yang pasti, itu muncul dari orang perorang, bukan kelembagaan, jadi sah-sah saja," ujar Andi Nurpati, di kantor DPP Demokrat, Jl Kramat Raya, Jakarta, kemarin.
Tapi, lanjut dia, kalau sudah bicara proses pergantian atau lainnya, maka semua pihak tidak bisa seenaknya. "Semua harus menghormati hukum dan aturan partai," tegas politisi perempuan mantan anggota KPU tersebut.
Terpisah, juru bicara KPK Johan Budi menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendalami kasus suap wisma atlet yang telah menyeret Muhammad Nazaruddin sebagai tersangka dan menyebut nama-nama lain kader PD. Namun dia menjamin bahwa pengembangan kasus ini sama sekali tidak berhubungan dengan suhu politik di salah satu satu partai.
Johan tidak menampik bahwa pihaknya kini terus mendalami keterlibatan salah satu kader Partai Demokrat Angelina Sondakh yang beberapa kali di dalam persidangan disebut-sebut telah menerima uang dari perusahaan Nazaruddin untuk mengamankan anggaran proyek di Kemenpora. "Semua keterangan di persidangan akan menjadi pintu masuk bagi kami untuk mendalaminya," kata Johan.
Saat disinggung tentang keterlibatan Anas seperti yang berkali-kali diserukan pihak Nazaruddin, Johan pun juga menjawab dengan nada normatif. Kata dia, KPK tidak akan segan-segan menjerat siapapun apabila benar-benar terbukti bersalah. "Meskipun yang bersangkutan kader atau ketua partai, tapi kalau memang ada dua alat bukti yang menunjukkan dia bersalah, maka KPK akan menindak tegas," ujarnya.
Seperti yang diketahui, mantan Wakil Derektur Keuangan Permai Grup Yulianis dan staf keuangan Permai Grup Oktarina Furi saat dihadirkan dalam persidangan Nazaruddin mengakui bahwa Anas pernah bekerja di perusahaan Angerah Nusantara.
Tak hanya itu keduanya juga mengaku bahwa perusahaan milik Nazaruddin itu juga menyuplai Rp 30 miliar dan USD 5 juta untuk biaya kongres pemilihan Ketum PD di Bandung 2010 silam. Diduga uang tersebut untuk pemenangan Anas.
Nah, tentang perkembangan persidangan yang mengungkap bahwa Nazaruddin telah mengamankan harta-hartanya di Singapura, Johan mengatakan, KPK akan segera menggandeng Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memburu harta Nazaruddin.
Menurutnya, memburu harta korupstor di luar negeri memang tidak semudah memburu di dalam negeri. Namun KPK tidak akan menyerah begitu saja. Karenanya, lembaga yang bermarkas di jalan Rasuna Said itu akan bekerja sama dengan PPATK .