Inspektorat Periksa Anasdi Bendahara UPTD

KERINCI – Inspektorat Kabupaten Kerinci, akan melakukan pemeriksaan internal, terhadap bendahara UPTD Kecamatan Depati Tujuh, Anasdi, yang menjadi korban perampokan, saat mengambil gaji guru senilai Rp 545 Juta.

    Hal itu dibenarkan Sekretaris Daerah Kerinci, Zulfahmi, dikonfirmasi Tribun, Kamis (27/).  Zulfahmi mengaku, sudah mengeluarkan surat tugas kepada inspektorat, untuk melakukan pemeriksaan terhadap bendahara UPTD tersebut.



    "Pemeriksaan ini tidak ada hubungannya dengan pemeriksaan yang dilakukan petugas kepolisian," ujarnya.

    Hanya saja, kata Zulfahmi, pemeriksaan tersebut dilakukan, sesuai dengan prosedur yang ada di kepegawaian. "Kalau soal hukum itu urusan polisi, pemeriksaan yang kita lakukan sipatnya internal," katanya.

    Setelah pemeriksaan tersebut dilakukan, kata sekda, baru akan diputuskan apakah akan dilanjutkan ke TPGR--Tuntutan Penggantian Ganti Rugi---. "Kalau memang nantinya sampai di situ, nanti akan ada lembaganya sendiri," tambah Zulfahmi.

    Ditanya soal solusi pembayaran ganti rugi gaji guru tersebut? ia mengaku sampai saat ini belum ada. "Kita masih menunggu hasil penyidikan dari kepolisian, dan juga hasil pemeriksaan internal oleh inspektorat," tegasnya.

    Kepala Ispektorat, Rapik Orba, melalui sekretaris, Zainal Efendi, mengakui sudah menaikkan surat pemeriksaan tersebut kepada bupati dan sekda. "Kita akan segera bentuk tim, kalau memang suratnya sudah turun," katanya.

    Ia mengaku sejauh ini belum ada pembahasan soal ganti rugi. "Yang jelas kita tunggu hasilnya dulu. Dalam waktu dekat ini pemeriksaan internal akan dilakukan," ujarnya.

    Sementara itu, 159 guru yang gajinya sampai saat ini belum dibayar karena sudah dirampok, terus mendesak pemerintah daerah segera membayarkan gaji mereka. Bahkan, ratusan guru sudah menemui Dinas Pendidikan dan DPRD untuk meminta kejelasan.