KAJARI DINILAI TIDAK SERIUS UNGKAP KASUS KORUPSI

Sungai Penuh,JG – Keseriusan Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dipertanyakan dalam mengungkap kasus – kasus korupsi kabupaten kerinci dan kota sungai penuh, buktinya dugaan korupsi bencana alam 2010 kota sungai penuh ternyata di SP3 kan, bahkan diduga kuat banyak kasus korupsi lainnya yang di petieskan oleh pihak kejaksaan negeri sungai penuh.
Kasus bencana alam kota sungai penuh 2010 ini menjadi cacatan sejarah kelam bagi lembaga penegak hukum di kota sungai penuh yakni Kejaksaan Negeri Sungai penuh, ditetapkan SP3 tersangka a.n hasvia menjadi tidak wajar oleh masyarakat, meskipun UU mengatur untuk menghentikan kasus korupsi jika tidak ditemukan alat bukti serta negara tidak dirugikan.
Namun yang menariknya adalah perbedaan argumentasi pihak penegak hukum dan kalangan LSM menjadikan persolan ini semakin seru untuk di telusuri, dimana pihak Kejaksaan menggunakan UU No 31 tentang tindak pidana korupsi,  seperti yang diungkapkan oleh pengamat hukum Universitas Jambi (Unja), Ivan Fauzani SH, bahwa SP3 terhadap Hasvia bisa saja dikeluarkan, asal itu dasar-dasarnya sesuai KUHP. Namun jika masih dicurigai adanya tindak pidana korupsi, maka kasus tersebut tetap harus dilanjutkan penyidikannya.
“Memang, Kejari juga berhak mengeluarkan SP3 jika itu demi kepentingan umum. Yang jelas kita pertanyakan apa dasar-dasar Kejari mengeluarkan SP3 tersebut sesuai KUHP,” pungkasnya.
Satu sisi kalangan LSM berpendapat bahwa selama ada UU khusus yang mengatur persoalan dugaan korupsi, maka seharusnya pihak kejaksaan menggunakan UU tersebut. Zoni direktur LSM geger mengeskan bahwa pihak kejaksaan sejak awal proses penyidikan hingga penetapan tersangka harus mengacu pada UU 24 tahun 2007, tentang penanggulangan bencana, karena dalam UU 24 tersebut sangat jelas dinyatakan dalam pasal 65 dan pasal 78.
“Saya dan teman-teman akan tetap komit dalam menegakkan hukum dan membongkar kasus korupsi yang ada, termasuk dugaan mafia hukum yang dilakoni oleh pihak kejaksaan, dan salah satu buktinya adalah SP3 Hasvia ini” tegasnya.
Menurutnya jika dalam penanganan kasus penyahgunaan pengelolaan dana bencana alam penyidikan dan penuntut sejak awal mengacu pada UU 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana ia optimis dugaan kasus korupsi tersebut bisa terungkap.
“UU 24 lah yang seharusnya di pakai, jika pihak Kejaksaan memang serius akan mengungkapkan kasus dugaan korupsi bencana alam  kota sungai penuh, bukan UU 31” terangnya. “Buruknya lagi, putusan pihak kejaksaan sungai penuh ini akan berpegaruh besar terhadap kasus yang sama dan lebih besar yang terjadi di Kabupaten kerinci, yakni kasus Bencal Kabupaten kerinci tahun 2010.”Tambahnya lagi.

Informasi yang didapatkan bahwa sebelum penetapan SP3 Hasvia, Kepala Kejaksaan Negeri Sungai penuh  Endro Wasistomo dan mantan pj wali kota sungai penuh Hasvia melakukan pertemuan di bandara Sultan Taha Jambi, kemudian mereka berdua satu pesawat ke jakarta, kemudian langsung lagi ke jambi dalam waktu 3 jam. (ton)