Kerinci Tidak Dapat Apa-apa dari TNKS

KERINCI – Keberadaan Taman Nasional Kerinci Seblat--TNKS--- khususnya di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungaipenuh, selalu menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Soalnya dianggap tidak memberikan keuntungan secara langsung kepada penduduk lokal.
  
Bahkan, saat dilaksanakannya pertemuan antara TNKS, LSM, media, dan beberapa dinas instansi, Jumat (28/9), muncul protes keras dari peserta. Lantaran seorang petugas TNKS
sempat menyebutkan TNKS bertanggung jawab untuk membayar hutang Negara.
  
"Kami --Kerinci--- harus membayar hutang negara ke Jerman. Sementara masyarakat kami tidak mendapatkan apa-apa," protes Herdipal, staf di Bappeda Kerinci, yang hadir dalam acara tersebut.
  
Ia mengatakan, ribuan warga Kerinci terpaksa bekerja di Malaysia, karena sulitnya mencari pekerjaan. Lahan pertanian yang sempit, dan berbagai masalah lainnya. "Ini merupakan salah satu bukti Kerinci tidak mendapatkan apa-apa dari TNKS," tegasnya.
  
Sementara di TNKS sendiri, ada berbagai sumber daya alam yang sangat luar biasa. Mulai dari tambang emas, sumber energi panas bumi, dan berbagai bahan tambang lainnya. "Pembangkit listrik geothermal di lempur hanya sebagian kecil saja, sementara potensi yang paling besar ada di TNKS," katanya.
  
Protes serupa juga pernah disampaikan Arfensa, saat masih menjabat sebagai Sekda Kota Sungaipenuh beberapa waktu lalu. "Saya sangat kecewa kok TNKS dijadikan agunan hutang oleh pemerintah pusat kepada negara asing," katanya.
  
Ia menganggap, TNKS tidak memberikan kontribusi kepada warga. Sementara itu, petugas TNKS, Wira, saat memberikan keterangan, secara nasional TNKS memberikan banyak sekali keuntungan. Diantaranya untuk membayar hutang Negara.
  
"Keuntungan untuk lokal memang tidak. Namun TNKS bertanggungjawab untuk membayar hutang negara. Hutang Indonesia kepada Jerman, akan dikurangi dari kegiatan TNKS," ungkapnya di depan forum.
  
Dengan adanya pemotongan hutang tersebut lanjutnya, juga memberikan manfaat kepada masyarakat. "Pemotongan hutang tersebut akan masuk dalam APBN, yang kemudian dikembalikan dalam bentuk DAU dan DAK," tambahnya.
  
Humas TNKS, Andre, diminta komentarnya mengatakan, TNKS sebenarnya bukan untuk membayar hutang. Hanya saja hutang Indonesia pada Jerman, akan dikurangi dengan adanya pelestarian TNKS.
  
"Namanya program DNS, yang dimulai sejak 2007 lalu. Ada 9 kriteria yang harus dipenuhi TNKS. Diantaranya, patroli, monitoring, perlindungan kebakaran hutan, fasilitas TNKS, pemberantasan ilegaloging, perambahan, dan lainnya," kata Andre.