Kota Jambi (Humas Prov), Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi (Iptek), maka penyelenggaraan pemerintahan juga turut
menggunakan kemajuan teknologi tersebut, yang dinamakan e-Government
(electronic government), yakni penyelenggaraan pemerintahan untuk
pelayanan publik yang berbasis teknologi dan informasi.Berkaitan dengan
e-Government, Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, H. Fachrori umar membuka
Pertemuan Pengurus
e-Government Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI), bertempat di Telanai Room dan Tungkal Room Hotel Novita, Kota Jambi, Rabu siang (5/9).Dalam acara tersebut dalam sambutannya meneruskan apa yang disampaikan oleh Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jambi, Wagub menyatakan bahwa Provinsi Jambi menempati urutan ke-7 (ketujuh) Nasional dalam pemeringkatan e-Government saat ini.
Wagub mengemukakan, kebijakan dan program untuk mengurangi kesenjangan digital dan kemiskinan merupakan dua topik utama pembangunan sektoral dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi saat ini.Wagub mengatakan, perkembangan teknologi informasi di era globalisasi menempati posisi penting dan sebagai salah satu pilar pembangunan, yang berperan sebagai katalisator dan sekaligus peluang usaha. “Oleh karena itu, pemerintah sudah seharusnya berpikir jauh kedepan tentang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi,” ujar Wagub. Dijelaskan oleh Wagub, keberadaan internet sebagai media untuk mengakses segala macam informasi memang bisa berdampak negatif, namun hal itu tergantung sumber daya manusia yang memanfaatkannya. Namun yang jelas, teknologi informasi memberikan kemudahan bagi manusia, sebut Wagub.Dalam pengembangan e-Government, Wagub mengungkapkan, pembangunan dan pembenahan infrastruktur dan fasilitas memang penting, tetapi yang paling penting adalah kualitas Sumber Daya Manusia, terutama dalam komitmen untuk meningkatkan kinerja dan disiplin kerja.
Selanjutnya, Wagub menyampaikan harapannya terhadap pertemuan ini, yakni agar pertemuan ini dapat mendorong memperkuat komitmen pembangunan teknologi informasi secara merata, berkualitas dan terpadu.Usai pembukaan pertemuan pengurus e-Government, kepada para wartawan yang mewawancarainya, terkait keinginan terhadap e-Government, Wagub menyatakan, dirinya berharap agar e-government maju terus pantang mundur, artinya agar PDE (pengolahan data elektronik) terus maju, sehingga informasi akan lebih mudah dan lebih cepat ditangkap oleh masyarakat,guna meningkatkan e-Government, kualitas sumber daya manusia merupakan kata kunci, tegas Wagub.
Mendampingi Wagub, Kepala KPDE Provinsi Jambi, Sultan,SE,MM menyatakan dalam pemeringkatan e-Government kabupaten/kota se Provinsi Jambi, Kabupatan Sarolangun menempati urutan tertinggi. Kabupaten Sarolangun bahkan lebih baik dari pada Kota Jambi untuk tahun 2011 yang lalu, sebut Sultan ada lima dimensi penilaian, yakni, dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Dan, penilaian atau assessment-nya dari independen, dari perguruan tinggi, ungkap Sultan. Ketua Forum e-Government Indonesia, Dra. Tri Widyani, M.Si dalam sambutannya, pada intinya menyatakan dengan adanya Reformasi Birokrasi, pemerintah harus membangun e-Government, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Tri Widyani berpesan, agar dalam pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah Provinsi se Indonesia ini, sinergi dan NKRI harus tetap ditonjolkan bukan kedaerahan.Mewakili Direktur e-Government, Kasubdit Tata Kelola e-Government, Mangatas Hasibuan, dalam sambutannya menyatakan, pertemuan ini dimaksudkan untuk mendapatkan referensi dan dukungan dari para peserta dalam pengembangan e-Government.Mangatas Hasibuan juga mengemukakan, melalui pertemuan ini diharapkan akan ada pertukaran informasi dan data guna mewujudkan pelayanan publik yang prima.
Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Provinsi Jambi, Sultan, SE, MM dalam laporannya menyampaikan, Provinsi Jambi menempati urutan ketujuh Nasional dalam pemeringkatan e-Government.Dikatakan oleh Sultan, jika ditinjau dari segi anggaran, urutan ketujuh nasional yang dicapai oleh Provinsi Jambi dalam e-Government merupakan sesuatu yang membanggakan, dengan anggaran Provinsi Jambi untuk bandwith senilai Rp600 juta. Provinsi Jawa Barat menempati urutan tertinggi, pertama, namun anggaran bandwith-nya Rp 10 miliar.
Dalam kaitannya dengan peningkatan e-Government, tutur Sultan, Pemerintah Provinsi Jambi mendapat 50 unit mobil pelayanan internet, yang selanjutnya akan didistribusikan ke setiap kecamatan dalam Provinsi Jambi melalui pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.Selain itu, Sultan mengatakan, peserta pertemuan e-Government ini berjumlah 130 orang yang terdiri dari peserta forum e-Government 42 orang, perwakilan dari pemerintah Provinsi se Indonesia 66 orang, dan 30 orang dari kabupaten/kota se Provinsi Jambi. (Mustar Hutapea/fotografer : Agus).
Sumber: www.jambiprov.go.id
e-Government Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI), bertempat di Telanai Room dan Tungkal Room Hotel Novita, Kota Jambi, Rabu siang (5/9).Dalam acara tersebut dalam sambutannya meneruskan apa yang disampaikan oleh Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jambi, Wagub menyatakan bahwa Provinsi Jambi menempati urutan ke-7 (ketujuh) Nasional dalam pemeringkatan e-Government saat ini.
Wagub mengemukakan, kebijakan dan program untuk mengurangi kesenjangan digital dan kemiskinan merupakan dua topik utama pembangunan sektoral dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi saat ini.Wagub mengatakan, perkembangan teknologi informasi di era globalisasi menempati posisi penting dan sebagai salah satu pilar pembangunan, yang berperan sebagai katalisator dan sekaligus peluang usaha. “Oleh karena itu, pemerintah sudah seharusnya berpikir jauh kedepan tentang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi,” ujar Wagub. Dijelaskan oleh Wagub, keberadaan internet sebagai media untuk mengakses segala macam informasi memang bisa berdampak negatif, namun hal itu tergantung sumber daya manusia yang memanfaatkannya. Namun yang jelas, teknologi informasi memberikan kemudahan bagi manusia, sebut Wagub.Dalam pengembangan e-Government, Wagub mengungkapkan, pembangunan dan pembenahan infrastruktur dan fasilitas memang penting, tetapi yang paling penting adalah kualitas Sumber Daya Manusia, terutama dalam komitmen untuk meningkatkan kinerja dan disiplin kerja.
Selanjutnya, Wagub menyampaikan harapannya terhadap pertemuan ini, yakni agar pertemuan ini dapat mendorong memperkuat komitmen pembangunan teknologi informasi secara merata, berkualitas dan terpadu.Usai pembukaan pertemuan pengurus e-Government, kepada para wartawan yang mewawancarainya, terkait keinginan terhadap e-Government, Wagub menyatakan, dirinya berharap agar e-government maju terus pantang mundur, artinya agar PDE (pengolahan data elektronik) terus maju, sehingga informasi akan lebih mudah dan lebih cepat ditangkap oleh masyarakat,guna meningkatkan e-Government, kualitas sumber daya manusia merupakan kata kunci, tegas Wagub.
Mendampingi Wagub, Kepala KPDE Provinsi Jambi, Sultan,SE,MM menyatakan dalam pemeringkatan e-Government kabupaten/kota se Provinsi Jambi, Kabupatan Sarolangun menempati urutan tertinggi. Kabupaten Sarolangun bahkan lebih baik dari pada Kota Jambi untuk tahun 2011 yang lalu, sebut Sultan ada lima dimensi penilaian, yakni, dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Dan, penilaian atau assessment-nya dari independen, dari perguruan tinggi, ungkap Sultan. Ketua Forum e-Government Indonesia, Dra. Tri Widyani, M.Si dalam sambutannya, pada intinya menyatakan dengan adanya Reformasi Birokrasi, pemerintah harus membangun e-Government, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Tri Widyani berpesan, agar dalam pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah Provinsi se Indonesia ini, sinergi dan NKRI harus tetap ditonjolkan bukan kedaerahan.Mewakili Direktur e-Government, Kasubdit Tata Kelola e-Government, Mangatas Hasibuan, dalam sambutannya menyatakan, pertemuan ini dimaksudkan untuk mendapatkan referensi dan dukungan dari para peserta dalam pengembangan e-Government.Mangatas Hasibuan juga mengemukakan, melalui pertemuan ini diharapkan akan ada pertukaran informasi dan data guna mewujudkan pelayanan publik yang prima.
Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Provinsi Jambi, Sultan, SE, MM dalam laporannya menyampaikan, Provinsi Jambi menempati urutan ketujuh Nasional dalam pemeringkatan e-Government.Dikatakan oleh Sultan, jika ditinjau dari segi anggaran, urutan ketujuh nasional yang dicapai oleh Provinsi Jambi dalam e-Government merupakan sesuatu yang membanggakan, dengan anggaran Provinsi Jambi untuk bandwith senilai Rp600 juta. Provinsi Jawa Barat menempati urutan tertinggi, pertama, namun anggaran bandwith-nya Rp 10 miliar.
Dalam kaitannya dengan peningkatan e-Government, tutur Sultan, Pemerintah Provinsi Jambi mendapat 50 unit mobil pelayanan internet, yang selanjutnya akan didistribusikan ke setiap kecamatan dalam Provinsi Jambi melalui pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.Selain itu, Sultan mengatakan, peserta pertemuan e-Government ini berjumlah 130 orang yang terdiri dari peserta forum e-Government 42 orang, perwakilan dari pemerintah Provinsi se Indonesia 66 orang, dan 30 orang dari kabupaten/kota se Provinsi Jambi. (Mustar Hutapea/fotografer : Agus).
Sumber: www.jambiprov.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih Telah Mau Berkunjung Datang di Blog Berita Bagi Kita Semua, Siapapun Anda Boleh Menulis, Berkomentar, Mengirimkan Berita, Membuat Artikel ataupun Menceritakan tentang Hobby Masing-Masing, Kami Tidak bertanggung Jawab Dengan Akibat Yang ditimbulkan Konten Berita dan Artikel di Blog Ini, Pikir itu Pelita Hati,Jadi PIKIRKANLAH!!!, Komentar Yang Meniggalkan Links PORNO Akan Dihapus!!!