Realisasi Anggaran Baru 38 Persen

*Dewan Sorot Kinerja Pemerintah

 

TRIBUNJAMBI.COM, SUNGAIPENUH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sungaipenuh, kembali menunjukkan kekecewaannya terhadap kinerja Pemerintah daerah. Pasalnya, amburadulnya kinerja Pemkot mengakibatkan banyaknya kerugian diderita masyarakat Sungai Penuh.

 

Tidak hanya persoalan pekerjaan proyek fisik yang belum dilaksanakan, malah pengajuan KUA PPAS APBD-Perubahan terlambat, yang dikhawatirkan akan terjadi silpa besar-besaran dan mutu pekerjaan amburadul, serta banyaknya pemutusan kontrak karena tidak tersedianya waktu yang cukup.

 

Lemahnya kinerja pemerintah daerah tersebut, menjadi sorotan semua fraksi DPRD Kota Sungai Penuh dalam paripurna, Jum’at (14/9) kemarin. Tiga fraksi itu adalah fraksi Fraksi Suara Rakyat, Fraksi Rakyat Bersatu dan Fraksi Amanat Nasional.

 

“Kita sangat kecewa dengan kinerja Eksekutive. Seharusnya KUA PPAS paling lambat minggu pertama Agustus lalu. Nyatanya Eksekutive malah mengajukan kemarin (Rabu,13/9),”ujar Andi Otavian, SE dari fraksi suara rakyat.

 

Menurutnya, akibat keterlambatan pengajuan KUA PPAS APBD-P berdampak besar pada sejumlah kegiatan fisik. Bahkan, fraksinya mengkwatirkan kegiatan tidak akan sempurna terlaksana karena keterbatasan waktu. Fraksinya juga menyorot, minimnya realisasi anggaran pada instansi Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum.

 

Bahkan, fraksinya kembali menegaskan kekecewaan terhadap pembangunan jalan dalam Kota Sungai Penuh, yang sampai saat ini juga selesai dikerjakan. Padahal, waktu pelaksanaannya hampir habis.

 

“Kita tidak mau kejadian tahun lalu terulang lagi, karena perusahaan yang mengerjakan jalan mengalami putus kontrak. Apalagi, perusahaan yang mengerjakan jalan hotmik sekarang (UHA Group) sudah pernah mengalami putus kontrak saat jalan Sungai Penuh-Renah Kayu Embun,”tegasnya.

 

Tidak hanya menyorot lemahnya kinerja pemerintah daerah, fraksi suara rakyat, menyesalkan lemahnya kinerja komisi III DPRD Sungai Penuh. Sebab, sampai sejauh ini persoalan-persoalan yang berkaitan tidak mendapat tanggapan serius dari komisi tersebut. “Komisi III semestinya turun kelapangan untuk mengecek pekerjaan fisik. Karena komisi III membidangi SKPD tersebut,”sesalnya.

 

Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Syafriadi juga tidak ketinggalan, usai fraksi-fraksi membacakan pandangannya, dirinya juga menilai kinerja pemkot lemah. “Coba bayangkan sudah memasuki akhir anggaran, realiasasi anggaran baru 38 persen. Ini jelas minimnya realisasi anggaran karena kinerja SKPD yang lemah dan tidak berpengalaman,”ujarnya.

 

Sementara itu, pantauan di lapangan, pekerjaan pengaspalan hotmix sampai sejauh ini belum dilakukan. Perusahaan baru melakukan penambalan lubang-lubang jalan. Bahkan, beberapa ruas, seperti Rawang–Koto Lanang, Pelayang Raya dan Tanah Kampung belum disentuh sama sekali. (eja)