Tebo Terjelek, Kota Sungai Penuh Nol

AMBI - Kinerja 11 kabupaten/kota se-Provinsi Jambi kembali disorot. Jika diukur melalui penggunaan teknologi informasi untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, seperti urusan bisnis, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan, kinerja 11 kabupaten/kota tersebut masih sangat rendah.

Berdasarkan pemeringkatan e-Government yang dilakukan Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) RI tahun 2011 lalu, tidak satupun dari 11 kabupaten/kota se-Provinsi Jambi yang mendapat nilai

baik atau warna hijau (rata-rata di atas 2,5). Semuanya mendapat nilai jelek atau warna kuning alias di bawah 2,5.

Kota Jambi yang bertengger di peringkat pertama dari 11 kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, hanya berhasil memperoleh angka 2,39 (kurang). Disusul Sarolangun (2,19), Tanjab Timur (1,98), Tanjab Barat (1,64). Sementara enam Kabupaten lain mendapat angka merah alias di bawah 1,6.

Rinciannya, Batanghari (1,59), Merangin (1,54), Kerinci (1,54), Muarojambi (1,51), Bungo (1,26) dan Tebo (1,22). Parahnya, Kominfo tidak memberikan penilaian terhadap Kota Sungai Penuh alias nol, lantaran daerah yang dipimpin oleh Asafri Jaya Bakrie (AJB) tersebut tidak memberikan peluang Kominfo memberikan penilaian.

Kasubdit Tatakelola Direktorat e-Government Kominfo RI, Mangatas Hasibuan mengatakan, e-Government diaplikasikan pada berbagai instansi, seperti legislatif, yudikatif, atau administrasi publik. Tujuannya, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis dan bersih.

Menurutnya, ada lima dimensi yang menjadi tolak ukur penilaian. “Kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, administrasi dan manajemen perencanaan. Penilaian dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya usai menggelar acara pembukaan pemeringkatan e-Government Indoensia (PeGI) Kabupaten/Kota seluruh nusantara di Hotel Novita, Kota Jambi, kemarin (5/9).

“Untuk peringkat tahun 2012, saat ini tengah berlangsung. Dalam jangka waktu tiga bulan kedepannya sudah bisa terlihat hasilnya,” imbuhnya.

Dimensi Pemeringkatan, kata dia, dilakukan terhadap kebijakan dalam bentuk nyata, dari dokumen-dokumen resmi yang memiliki kekuatan legal di setiap daerah. Menurutnya, dokumen-dokumen tersebut berisi antara lain penentuan dan penetapan arah, program kerja, tata cara atau pengaturan bagi pengembangan dan implementasi e-Government di lingkungan instansi di tiap daerah.

“Bentuk dokumen dapat berupa surat keputusan, peraturan, pedoman atau bentuk dokumen resmi lainnya,” tegasnya.

Dia menjelaskan, evaluasi dimensi kelembagaan dilakukan untuk melihat ada atau tidak organisasi struktural yang lengkap, sehingga dapat menjalankan fungsi tata kelola TIK, pengembangan, pengoperasian, penyediaan layanan TIK dan fungsi-fungsi lain dengan baik. “Adanya dokumen yang memberikan rumusan yang jelas mengenai tugas dan fungsi. Adanya kelengkapan unit kerja dan aparaturnya untuk mendukung pemanfaatan dan pengembangan TIK yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, jenjang karir, maupun status kepegawaian,” jelasnya.

Dimensi infrastruktur, kata dia, berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK. Evaluasi dalam dimensi ini dilakukan terhadap pusat data (data center) yaitu piranti keras komputer dan piranti lunak jaringan komunikasi (LAN, WAN, akses internet).

Kelompok yang dievaluasi yaitu pelayanan, meliputi aplikasi kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, publikasi informasi umum dan kepemerintahan, dan lain-lain.

Kemudian, dimensi administrasi dan manajemen, meliputi aplikasi surat elektronik, sistem dokumen elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, manajemen pelaporan pemerintahan. Lalu, dimensi pembangunan, meliputi aplikasi penunjang data pembangunan, perencanaan pembangunan daerah, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan monitoring proyek, evaluasi dan informasi hasil pembangunan.

“Keuangan meliputi aplikasi anggaran, kas dan perbendaharaan, dan akuntansi daerah,” katanya. “Kepemerintahan, meliputi pengelolaan barang daerah, pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan perusahaan daerah,” imbuhnya.

Evaluasi dimensi perencanaan dilakukan terhadap adanya proses perencanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK yang dilakukan secara nyata (ada tata cara, mekansime kerja yang baku dan teratur). “Adanya implementasi pengambilan keputusan dan realisasi pengembangan yang mengacu pada rencana pengembangan pembangunan,” katanya.

Sementara, Kepala Kantor Pengelolaan Data Elektronik (PDE) Sultan mengatakan, penilaian e-Govenrment tersebut memang dilakukan melalui proses yang panjang dan ada kriterianya. Ia tak begitu paham apa masalahnya sehingga tak satupun daerah di Provinsi Jambi yang mendapat nilai baik.

Namun demikian, penilaian itu bukan berarti 11 kabupaten/kota dianggap buruk atau gagal. Menurutnya, penilaian itu hanya untuk menunjukkan kualitas dan agar memacu berbuat lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

“Ada yang baik dan kurang baik. Yang paling penting agar saran-saran yang ditetapkan pusat dipenuhi. Tinggal kita lagi mampu atau tidak menyiapkan syarat yang telah ditetapkan itu,” katanya.

“Kalau Provinsi Jambi, mendapat peringkat 7 Nasional. Kita dapat berbangga yang dulunya hanya mampu bertengger di peringkat 16,” imbuhnya.

Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar berharap 11 kabupaten/kota segera berbenah. Dia meminta daerah lebih serius dan fokus meningkatkan kinerja lewat pusat data dan eletronik.

“Kita ingin daerah kita maju lewat informasi dan komunikasi. Sehingga informasi lebih mudah dan cepat ditangkap warga. Kita berharap, tidak ada lagi yang ditutupi dan warga bias mengakses langsung dan melihat serta mengukur kinerja daerah lewat sistem informasi,” katanya.

“Ke depan, saya berharap lebih ditingkatkan lagi,” imbuhnya.