Helmi: Penangguhan tak Selektif

JAMBI - Menurut DR Helmi SH MH, Pengamat Hukum dari Jambi, Kasus terpidana yang sudah divonis dan mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi sulit dieksekusi sudah sangat sering terjadi. Terutama dalam tindak pidana khusus seperti korupsi, ini bukan cerita baru lagi.
 Semua ini diakibatkan penegak hukum yang lalai. Kelemahan fatal yang tak juga dibenahi. Penegak hukum terlihat tak belajar dari kasus seperti ini.


 Merunut ke belakang, jika sejak jadi tersangka, yang bersangkutan langsung ditahan, kerepotan seperti ini jelas tak perlu terjadi. Wajah hukum tak perlu berkali-kali ditampar oleh modus yang sama.
 Sebagai tindak pidana khusus, mestinya penanganan kasus korupsi juga ditangani secara khusus pula. Memang hak tersangka mengajukan penangguhan penahanan, namun alangkah lebih baiknya jika penangguhan tak diobral begitu saja.
 Selektif. Penegak hukum harus selektif meloloskan penangguhan penahanan. Sebaiknya tak semua permohonan penangguhan diloloskan. Mestilah penegak hukum berhitung dengan kemungkinan terburuk seperti ini.
 Dalam kasus seperti ini, terlihat betul kelemahan dalam menerjemahkan pasal yang membuka peluang penangguhan penahanan. Akan lebih bijak jika sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, yang bersangkutan langsung ditahan.
 Persoalan setelah vonis, yang bersangkutan melakukan upaya hukum lain, seperti banding dan kasasi, itu silakan saja. Namun penegak hukum tak perlu berlaku lugu, seakan tak bisa berhitung dengan kemungkinan mangkir, bahkan sampai masuk daftar pencarian orang (DPO).

Penulis : muhlisin

Editor : rahimin

Sumber : Tribun Jambi